Relokasi Tanggul Sigeaon Memanas, Pedagang, Ojol dan Mahasiswa Desak Pemkab Taput Buka Dialog

TAPANULI UTARA|sumut.suarana.com

Rencana penataan dan relokasi kawasan Tanggul Sungai Sigeaon di Jalan Diponegoro, Tarutung, mendapat penolakan dari seratusan massa yang tergabung dalam Pedagang Tanggul Aek Sigeaon (PETAS), pengemudi ojek online Grab dan Komunitas Mahasiswa Peduli Tapanuli Utara (KMPTU).

Aksi unjuk rasa digelar Selasa (1/9/2026). Massa menilai rencana relokasi tidak boleh hanya dilihat dari aspek pembangunan dan mitigasi bencana, tetapi juga harus mempertimbangkan keberlangsungan ekonomi pedagang serta masyarakat yang selama ini mencari nafkah di kawasan tersebut.

Massa terlebih dahulu berkumpul di Jalan Dr. Gerhard Lumbantobing, Tarutung. Setelah menggelar doa bersama, massa kemudian bergerak menuju Gedung DPRD Tapanuli Utara untuk menyampaikan aspirasi.Berbagai poster dibentangkan dalam aksi tersebut. Salah satunya bertuliskan, “UMKM adalah urat nadi perekonomian, kami butuh makan dan pendidikan anak-anak kami.”

Para pengemudi Grab juga menyampaikan keberatan terhadap rencana tersebut dengan membawa pesan, “Pedagang tanggul ada rezeki kami.”

Menurut massa dalam orasinya yang disampaikan oleh Bolas Tua Purba (ketua KMPTU), keberadaan pedagang di kawasan Tanggul Sigeaon tidak hanya menyangkut kepentingan pemilik usaha. Aktivitas perdagangan di lokasi tersebut juga menjadi sumber penghasilan bagi pengemudi ojek online, pekerja serta masyarakat lainnya.

Dalam aksi tersebut, PETAS dan KMPTU menyampaikan 13 tuntutan kepada Pemkab dan DPRD Tapanuli Utara.

Massa mendesak pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan relokasi, termasuk menjelaskan dasar, tujuan dan kajian teknis, sosial maupun ekonomi yang menjadi dasar kebijakan tersebut.

Mereka juga meminta pemerintah meninjau kembali lokasi dan desain pembangunan apabila terbukti menghambat akses masyarakat maupun aktivitas perdagangan.

Selain itu, massa meminta adanya solusi konkret bagi pedagang yang terdampak, jaminan akses kendaraan dan pejalan kaki, akses bongkar-muat barang serta pendataan resmi terhadap pedagang yang terkena dampak.

Massa juga meminta adanya mekanisme kompensasi atau pemulihan yang layak apabila kebijakan pembangunan menimbulkan kerugian ekonomi bagi masyarakat.

DPRD Tapanuli Utara diminta menjalankan fungsi pengawasan terhadap proses perencanaan, pelaksanaan serta dampak pembangunan.

Yang tak kalah penting, massa meminta pemerintah dan DPRD membuka dialog antara pemerintah, instansi teknis, pedagang, mahasiswa dan masyarakat terdampak.

Mereka juga meminta setiap hasil pertemuan dituangkan dalam berita acara atau kesepakatan tertulis agar aspirasi masyarakat tidak berhenti pada pertemuan semata.

Setibanya di Gedung DPRD Tapanuli Utara, massa diterima Ketua DPRD Taput Rudi Arifin Nababan bersama Wakil Ketua DPRD serta Ketua Komisi B dan Komisi C.

Dalam pertemuan tersebut, DPRD menyampaikan bahwa pihaknya telah menyurati Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara terkait persoalan relokasi.DPRD juga disebut telah memberikan rekomendasi agar pemerintah terlebih dahulu memastikan lokasi relokasi sebelum kebijakan tersebut dilaksanakan.Langkah itu, menurut DPRD, merupakan tindak lanjut dari hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) sebelumnya bersama para pedagang.

DPRD juga berjanji kembali menyurati dinas terkait dan mengundang Sekretaris Daerah Tapanuli Utara untuk membahas persoalan tersebut.Pertemuan kemudian ditutup dengan kesepakatan bersama yang dituangkan melalui penandatanganan.

Belum puas hanya menyampaikan aspirasi di DPRD, massa kemudian bergerak menuju Kantor Bupati Tapanuli Utara.Di halaman kantor bupati, massa meminta Bupati atau Wakil Bupati hadir dan memberikan penjelasan langsung terkait rencana relokasi.

Situasi sempat memanas. Aksi saling dorong terjadi antara sebagian massa dan petugas Satpol PP.Melalui orasi, massa meminta kepala daerah hadir dan berdialog langsung.Massa juga menyampaikan kekecewaan karena mengaku telah tiga kali menyurati Bupati Tapanuli Utara untuk meminta audiensi.

Tak lama kemudian, Wakil Bupati Tapanuli Utara Deni Lumbantoruan datang menemui massa. Ia didampingi Sekretaris Daerah Henry Sitompul serta sejumlah pimpinan OPD.

Deni menegaskan bahwa kebijakan penataan dan relokasi tidak bertujuan meninggalkan atau menelantarkan pedagang.

“Atas kebijakan tersebut tidak akan ada yang ditinggalkan. Semua pengusaha-pengusaha kuliner akan difasilitasi, akan ada relokasi. Intinya adalah keselamatan karena mitigasi bencana. Tidak ada niat pemerintah untuk menelantarkan,” ujar Deni.

Deni juga menyebut adanya notulen tahun 2019 antara Pemkab Tapanuli Utara dan pedagang yang menyatakan bahwa tempat usaha milik pemerintah sewaktu-waktu dapat ditarik kembali.

Namun, bagi pedagang dan massa aksi, persoalan utama bukan sekadar soal boleh atau tidaknya pemerintah melakukan penataan.

Mereka menuntut adanya komunikasi langsung, kepastian tempat usaha serta jaminan keberlangsungan ekonomi setelah relokasi dilakukan.

“Kami Tidak Melawan Pemerintah”

Orator KMPTU, Bolas Tua Purba, menegaskan bahwa massa tidak sedang melakukan perlawanan terhadap pemerintah.

Menurutnya, pedagang memahami kewenangan pemerintah dalam melakukan pembangunan maupun penataan kawasan.Namun, pedagang menginginkan proses tersebut dilakukan secara terbuka dan melibatkan mereka.

“Kami tidak menolak atau melawan kebijakan pemerintah. Kami hanya ingin berkomunikasi langsung secara humanis dengan Bupati,” tegas Bolas.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa titik persoalan utama dalam aksi bukan semata-mata penolakan terhadap pembangunan tanggul, melainkan kekhawatiran terhadap nasib pedagang setelah relokasi.

Bupati Taput JTP Hutabarat menanggapi aksi demo

Setelah aksi berlangsung, sejumlah perwakilan pedagang, pengemudi Grab dan mahasiswa kemudian mengikuti rapat serta audiensi secara tertutup di Aula Kantor Bupati Tapanuli Utara.

Hasil pembahasan tersebut kemudian disampaikan Bupati Tapanuli Utara Jonius Taripar (JTP) Hutabarat kepada massa di halaman Kantor Bupati.JTP menyampaikan bahwa Pemkab Taput telah menyiapkan lokasi relokasi pedagang di kawasan eks PDAM.

Lokasi tersebut direncanakan menjadi Food Court yang diperuntukkan bagi pedagang tanggul.Menurut Bupati, bangunan lapak akan dibuat dua lantai dengan ukuran sekitar 3 x 4 meter untuk setiap lapak. Bentuk lapak juga akan dibuat seragam sehingga kawasan tersebut nantinya memiliki penataan yang lebih teratur.

Yang menjadi perhatian pedagang, Bupati memastikan lapak akan diberikan secara gratis dan tanpa transaksi.Artinya, pedagang yang terdata tidak dipungut biaya untuk mendapatkan lapak tersebut.Namun, terdapat ketentuan yang disampaikan Bupati, yakni masyarakat atau pedagang yang sudah memiliki rumah di sekitar kawasan tanggul tidak berhak mendapatkan lapak relokasi, dan tidak diperbolehkan untuk pedagang baru.

JTP juga memastikan pemerintah akan membahas mekanisme penempatan lapak lebih lanjut bersama para pedagang.

Bupati Janji Temui Pedagang

Di hadapan massa, Bupati Jonius Taripar Hutabarat juga menyatakan kesediaannya untuk bertemu langsung dengan para pedagang dalam audiensi lanjutan.

Pertemuan tersebut diharapkan dapat membahas secara lebih mendalam mengenai rencana relokasi, mekanisme penempatan pedagang hingga pembangunan Food Court di eks PDAM.Dengan adanya rencana tersebut, persoalan relokasi Tanggul Sigeaon kini memasuki tahap pembahasan lebih lanjut antara pemerintah dan masyarakat terdampak.

Di satu sisi, pemerintah menekankan aspek keselamatan dan mitigasi bencana. Di sisi lain, pedagang meminta agar kebijakan tersebut tidak memutus sumber penghasilan mereka.Titik temu kedua kepentingan tersebut kini menjadi pekerjaan rumah Pemkab Taput sebelum rencana penataan kawasan benar-benar dilaksanakan.

Aksi demonstrasi akhirnya berakhir damai setelah massa mendapatkan penjelasan dari DPRD dan Pemkab Tapanuli Utara.Pengamanan selama aksi dilakukan oleh personel Satpol PP, Kepolisian dan TNI.

BOBLUIS