Pemkab Taput Kembali Gelar Bimtek Kepala Desa di Medan, Usulan DPRD dan Semangat Efisiensi Anggaran Dinilai Terabaikan

TAPANULI UTARA|Sumut.suarana.com

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tapanuli Utara kembali menggelar kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) bagi kepala desa dan perangkat desa di Kota Medan pada 23–26 Juli 2026. Kegiatan tersebut akan dilaksanakan di Madani Hotel Medan dan Saka Hotel Medan, sebagaimana tertuang dalam surat Sekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 400.10.2.4/1016/VII/2026 tanggal 20 Juli 2026.

Pelaksanaan Bimtek di luar daerah ini kembali menjadi perhatian publik. Pasalnya, sebelumnya Fraksi PDI Perjuangan DPRD Tapanuli Utara dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2025, pada Kamis ( 9/7/2026) telah mendorong agar kegiatan serupa dilaksanakan di Tapanuli Utara.

Menurut Fraksi PDI Perjuangan, pelaksanaan Bimtek di daerah tidak hanya bertujuan meningkatkan kapasitas aparatur pemerintahan desa, tetapi juga memberikan dampak ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat. Kehadiran ratusan peserta dinilai mampu menggerakkan sektor perhotelan, rumah makan, transportasi, serta pelaku UMKM lokal.

"Fraksi PDI Perjuangan mendorong agar pelaksanaan Bimtek Kepala Desa dapat dilaksanakan di Kabupaten Tapanuli Utara sehingga selain meningkatkan kapasitas aparatur pemerintahan desa, juga mampu mendorong pergerakan ekonomi daerah, khususnya bagi pelaku UMKM dan sektor usaha lokal," demikian salah satu poin pandangan fraksi tersebut.

Namun, berdasarkan surat yang beredar, Pemkab Tapanuli Utara kembali menetapkan Kota Medan sebagai lokasi pelaksanaan Bimtek yang diikuti kepala desa dan perangkat desa dengan sumber pembiayaan dari Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2026.

Selain mempertanyakan manfaat ekonomi yang tidak dinikmati daerah sendiri, sejumlah masyarakat juga menyoroti aspek efisiensi anggaran. Menurut mereka, pelaksanaan kegiatan di luar daerah berpotensi menambah biaya perjalanan, transportasi, akomodasi, dan konsumsi dibandingkan apabila kegiatan dilaksanakan di Tapanuli Utara.

"Di tengah semangat efisiensi anggaran yang terus disampaikan pemerintah pusat, seharusnya kegiatan seperti ini dapat dipertimbangkan untuk dilaksanakan di daerah sendiri. Selain lebih hemat, manfaat ekonominya juga langsung dirasakan masyarakat Taput," ujar seorang  masyarakat bermarga Simanjuntak di Tarutung.

Pendapat serupa disampaikan sejumlah pelaku usaha lokal yang berada di kota Tarutung.Mereka menilai apabila kegiatan dilaksanakan di Tapanuli Utara, anggaran yang dikeluarkan peserta akan berputar di daerah dan memberikan efek berganda (multiplier effect) terhadap perekonomian masyarakat.

Masyarakat juga berharap pemerintah daerah dapat memberikan penjelasan secara terbuka mengenai alasan pemilihan Kota Medan sebagai lokasi Bimtek, termasuk pertimbangan biaya dan efektivitas pelaksanaan kegiatan tersebut.

Keputusan kembali menggelar Bimtek di luar daerah dinilai menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana masukan DPRD terkait pemberdayaan ekonomi lokal serta prinsip efisiensi penggunaan anggaran menjadi pertimbangan dalam pengambilan kebijakan pemerintah daerah.

BOBLUIS