Fraksi PDI Perjuangan DPRD Taput Soroti Urgensi dan Kesiapan Pemerintah Daerah dalam Ranperda Penggabungan OPD

TAPANULI UTARA|Sumut.suarana.com

Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Tapanuli Utara (Taput) menyampaikan pandangan umum terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara, dalam Rapat Paripurna DPRD Taput yang digelar pada Rabu,12 November 2025.

Dalam pandangan umumnya yang dibacakan oleh Frido Sinaga, Fraksi PDI Perjuangan menyatakan bahwa penataan dan penggabungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus dilakukan dengan perencanaan yang matang ,kajian mendalam dan kajian mendalam yang komprehensif, agar keputusan akhir benar-benar membawa manfaat bagi masyarakat serta meningkatkan kinerja pemerintahan daerah.

Fraksi PDI Perjuangan DPRD Taput menyampaikan, sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penataan perangkat daerah harus dilakukan secara efektif, efisien dan rasional , dengan memperhatikan beban kerja, potensi daerah, serta kebutuhan nyata pelayanan publik.

“Penataan perangkat daerah tidak boleh hanya berorientasi pada efisiensi, tetapi juga harus mendorong peningkatan kinerja dan daya tanggap pemerintah daerah terhadap kebutuhan rakyat,” tegas Fraksi PDI Perjuangan dalam pandangan umumnya.

Fraksi PDI Perjuangan juga menyoroti bahwa efektivitas, efisiensi, dan fleksibilitas dalam organisasi perangkat daerah memang penting, namun yang lebih utama adalah peningkatan kinerja, sinergisitas antar-OPD, serta pembenahan etos kerja di lingkungan pemerintahan.

Lebih lanjut, Fraksi PDI Perjuangan mempertanyakan urgensi penggabungan sejumlah OPD yang dinilai terkesan terburu-buru karena dilakukan menjelang akhir tahun. Hal ini menimbulkan keraguan terhadap kesiapan pelaksanaan dan kemampuan OPD menjalankan fungsi barunya secara optimal.

“Kami menilai belum terlihat adanya perencanaan yang matang terkait penggabungan beberapa OPD. Pemerintah sebaiknya meninjau kembali waktu, metode, serta dasar hukum dan teknis penggabungan tersebut agar tidak menimbulkan persoalan baru dalam tata kelola pemerintahan,” ujar Fraksi PDI Perjuangan.

Fraksi juga memberikan masukan agar penggabungan OPD secara proporsional , termasuk mengusulkan agar Dinas Tenaga Kerja digabung dengan dinas yang dianggap serumpun, serta mendorong penyederhanaan struktur di Sekretariat Daerah seperti Bagian Kesra dan Bagian Tapem untuk meningkatkan efektivitas pelayanan publik.

Meski demikian, Fraksi PDIP apresiasi langkah pemerintah daerah dalam melakukan upaya efisiensi dan efektivitas organisasi perangkat daerah, sepanjang didasarkan pada prinsip good  govermance dan diiringi dengan kreativitas, inovasi, serta transparansi dalam pengelolaan potensi daerah.

Fraksi menilai, restrukturisasi OPD dapat menjadi momentum strategis untuk memperkuat koordinasi antar unit, meningkatkan kapasitas aparatur, dan menyederhanakan alur pelayanan publik, asalkan disertai perencanaan matang dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia.

“Restrukturisasi ini harus mampu menciptakan tata kelola pemerintahan yang efektif, responsif, dan tepat sasaran, sehingga setiap kebijakan benar-benar membawa dampak nyata bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Taput,” tutup Fraksi PDI Perjuangan dalam pandangan umumnya.

BOBLUIS