Honor BPD Mandek 7 Bulan, Pemkab Taput Justru Hamburkan Anggaran Bimtek ke Medan di Tengah Bencana

Di saat ribuan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) se-Kabupaten Tapanuli Utara belum menerima honor selama tujuh bulan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Taput justru kembali menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) bagi perangkat desa untuk ketiga kalinya dalam satu tahun anggaran. 

Kebijakan ini dinilai mencederai rasa keadilan publik dan memperlihatkan kegagalan pemerintah daerah dalam menetapkan skala prioritas, terutama di tengah bencana banjir dan longsor yang masih melumpuhkan sejumlah wilayah.

Sebanyak 482 Perangkat Desa dijadwalkan mengikuti Bimtek di Medan selama empat hari, 21–24 Desember 2025. Kegiatan ini menambah daftar panjang Bimtek yang digelar Pemkab Taput sepanjang 2025, setelah sebelumnya 241 Kepala Desa dan 241 Perangkat Desa mengikuti kegiatan serupa pada 17–20 November 2025, serta Bimtek lain pada 1–4 Juli 2025.

Artinya, dalam satu tahun, Pemkab Taput menggelar tiga kali Bimtek berskala besar di luar daerah, yang oleh publik disinyalir sebagai bentuk pemborosan anggaran dan bertolak belakang dengan semangat Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja pemerintah.

Undangan pelaksanaan Bimtek ini tertuang dalam surat Sekretariat Daerah Kabupaten Taput Nomor 400.10.2.4/XII/2025, yang ditandatangani Sekretaris Daerah Taput, Henry Sitompul.

Saat dikonfirmasi, Henry Sitompul membenarkan rencana pelaksanaan Bimtek tersebut, namun enggan menjelaskan urgensi, dasar kebijakan, serta besaran anggaran yang digunakan.

“Ada dua orang perangkat desa dari setiap desa. Kepala Desa yang menentukan. Untuk teknis pelaksanaan silakan tanyakan ke Dinas PMD,” ujarnya singkat.

Hak BPD diabaikan,honor murah pun tak dibayar, kontras dengan kemudahan pengucuran anggaran Bimtek, ribuan anggota BPD se-Taput justru diperlakukan sebaliknya. 

Hingga Desember 2025, honor BPD belum dibayarkan selama tujuh bulan, meski nilainya hanya Rp 375 ribu per bulan.

Terakhir kali honor tersebut diterima pada Mei 2025, itu pun hanya dibayarkan sekaligus untuk lima bulan. Kondisi ini menimbulkan kemarahan dan kekecewaan, karena BPD merupakan lembaga resmi desa yang memiliki fungsi legislasi, pengawasan, dan penyalur aspirasi masyarakat.

“Kami diminta mengawasi penggunaan dana desa, tapi hak kami sendiri tidak dipenuhi. Ini bentuk pengabaian sistematis,” ujar seorang anggota BPD.

Lebih memprihatinkan lagi, Plt Kepala Dinas PMD Taput, Satya Darma Nababan, sebelumnya menyatakan bahwa dana honor BPD sudah masuk ke rekening desa. Namun, hasil konfirmasi ke sejumlah Kepala Desa dan Bendahara Desa justru menunjukkan fakta sebaliknya.

Dana tersebut belum pernah diterima, sehingga pernyataan Plt Kadis PMD dinilai tidak sesuai fakta dan memicu dugaan adanya mis informasi publik.

Di tengah bencana, publik pertanyakan nurani pemerintah tentang kebijakan Bimtek berulang kali ini semakin menuai kritik karena dilaksanakan saat Taput masih dilanda banjir dan longsor di berbagai kecamatan. Sejumlah akses jalan terputus, rumah warga rusak, lahan pertanian hancur, dan warga masih bergantung pada bantuan darurat.

“Pemerintah seperti kehilangan empati. Warga masih menderita akibat bencana, tapi pejabat dan perangkat desa justru sibuk Bimtek ke Medan,” kata P. Lumban Tobing.

Menurutnya, anggaran Bimtek semestinya bisa dialihkan untuk penanganan darurat, rehabilitasi infrastruktur, dan pemulihan ekonomi warga terdampak.

“Kami tidak menolak peningkatan kapasitas aparat desa. Tapi tiga kali Bimtek dalam setahun, semuanya di luar daerah, sementara honor BPD macet dan bencana belum tertangani, itu jelas salah prioritas,” tegasnya.

Masyarakat juga menilai Pemkab Taput gagal menerjemahkan semangat efisiensi anggaran yang diamanatkan Presiden. Alih-alih melakukan penghematan, Pemkab Taput justru terkesan mempertontonkan politik anggaran yang timpang dan tidak berpihak pada rakyat.

Hingga berita ini diturunkan, Dinas PMD Taput belum memberikan penjelasan resmi terkait keterlambatan pembayaran honor BPD maupun alasan pelaksanaan Bimtek yang digelar berulang kali di tengah kondisi darurat bencana.