Fraksi PDIP Dorong Pelaksanaan Bimtek Kepala Desa Digelar di Tapanuli Utara

TARUTUNG|Sumut.suarana.com

Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Tapanuli Utara menyampaikan sejumlah catatan strategis terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna yang digelar di Gedung DPRD Tapanuli Utara, Tarutung, Kamis (9/7/2026).

Pandangan umum Fraksi PDI Perjuangan tersebut dibacakan oleh anggota DPRD Tapanuli Utara, Frido Sinaga, yang menyoroti berbagai sektor penting mulai dari peningkatan kapasitas pemerintahan desa, pelayanan kesehatan, pengelolaan aset daerah, hingga pemerataan pembangunan.

Salah satu poin yang menjadi perhatian utama Fraksi PDI Perjuangan adalah pelaksanaan Bimbingan Teknis (Bimtek) Kepala Desa yang diharapkan dapat dilaksanakan di Kabupaten Tapanuli Utara.

Menurut Fraksi PDI Perjuangan, pelaksanaan Bimtek di daerah akan memberikan manfaat yang lebih luas karena selain meningkatkan kapasitas aparatur desa, juga mampu menggerakkan roda perekonomian masyarakat lokal.

"Fraksi PDI Perjuangan mendorong agar pelaksanaan Bimtek Kepala Desa dapat dilaksanakan di Kabupaten Tapanuli Utara sehingga selain meningkatkan kapasitas aparatur pemerintahan desa, juga mampu mendorong pergerakan ekonomi daerah, khususnya bagi pelaku UMKM dan sektor usaha lokal," ujar Frido Sinaga saat membacakan pandangan fraksi.

Selain itu, Fraksi PDI Perjuangan juga meminta Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara untuk memberikan pembinaan yang lebih optimal terhadap Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) agar mampu berkembang dan menjadi motor penggerak ekonomi desa.

Dalam bidang kesehatan, Fraksi PDI Perjuangan menekankan pentingnya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di seluruh fasilitas kesehatan, terutama puskesmas. Fraksi juga mendorong puskesmas yang telah memenuhi persyaratan agar dapat ditingkatkan statusnya menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) guna meningkatkan kualitas pelayanan sekaligus mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Terkait pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tarutung, Fraksi PDI Perjuangan menilai masih diperlukan penguatan pengawasan, manajemen, dan perencanaan. Fraksi juga meminta agar persoalan utang rumah sakit dapat diselesaikan tanpa mengganggu pelayanan kepada masyarakat serta memperhatikan pembayaran gaji PPPK sesuai ketentuan yang berlaku.

Dalam sektor pelayanan publik, Fraksi PDI Perjuangan turut menyoroti persoalan data bantuan sosial yang dinilai masih menimbulkan kebingungan di masyarakat. Sistem penentuan desil penerima bantuan sosial dinilai perlu diperbaiki agar lebih transparan, akurat, dan melibatkan berbagai instansi terkait seperti Dinas Sosial, Dinas PMD, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Badan Pusat Statistik (BPS).

Fraksi juga menyoroti perlunya peningkatan kinerja PDAM Mual Na Tio agar mampu memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat serta berkontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

Di bidang pertanian, Fraksi PDI Perjuangan menilai Perusda Pertanian perlu meningkatkan kinerja dalam menjamin ketersediaan pupuk bagi petani, mengingat masih ditemukan kelangkaan pupuk pada musim tanam.Tidak hanya itu, Fraksi PDI Perjuangan kembali mendesak pemerintah daerah agar serius menangani dampak gas yang terjadi di Desa Banuaji IV, Kecamatan Adiankoting. Menurut fraksi, hingga saat ini masyarakat yang terdampak masih menunggu solusi konkret dan penanganan yang memadai dari pemerintah.

Fraksi PDI Perjuangan juga meminta pemerintah daerah memperbaiki pemerataan pembangunan antar kecamatan serta meningkatkan ketepatan perencanaan dan penganggaran agar pembangunan dapat dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat Tapanuli Utara.

Terkait hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Fraksi PDI Perjuangan menyoroti temuan mengenai 46 kendaraan dinas yang belum diketahui keberadaannya serta 21 kendaraan dinas yang belum memenuhi kewajiban pembayaran pajak. Fraksi meminta pemerintah daerah segera melakukan penelusuran, penertiban, dan memperkuat sistem pengawasan aset daerah agar temuan serupa tidak terulang di masa mendatang.

Menutup pandangannya, Fraksi PDI Perjuangan menegaskan bahwa seluruh masukan dan rekomendasi yang disampaikan bertujuan untuk mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, responsif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat Kabupaten Tapanuli Utara.

BOBLUIS